KulKulBali.co

Jangan Dibaca (Diolas)

dalam Kabar > Nasional

👤5242 read komentar 🕔03 Apr 2014
Jangan Dibaca (Diolas) - kulkulbali.co

PEMILU….

Ya, konon ini adalah Pesta Demokrasi Rakyat Indonesia yang datangnya 5 tahun sekali. Terlepas dari apakah rakyat Indonesia sudah seluruhnya mengerti dengan sistem dan tata cara pemilu tahun 2014, tetapi PEMILU ya PEMILU, tetap harus berlangsung.

Kalau disurvey, mungkin para pemilih di pemilu lebih mengerti dengan sistem dan tatacara Piala Dunia Brazil 2014. Karena secara rating Piala Dunia lebih dinantikan kehadirannya di layar televisi. Bahkan untuk saya sendiri -yang saat ini berada di luar jangkauan tv nasional pemegang hak siar Piala Dunia- harus merogoh kocek minimal 2,5 juta untuk antena berbayar kalau mau menonton siaran langsung Piala Dunia. Maklum sila kelima Panca Sila belum terwujud di belahan Indonesia tempat saya berada sekarang, walaupun itu hanya sekedar urusan siaran televisi.

Kalau dipikir apa ya gunanya pemilu bagi sebagian besar rakyat Indonesia?

Saya mencoba untuk berbagi pikiran. Daripada menjadi beban pikiran sendiri, siapa tahu dari tulisan ini ada rekan-rekan yang bisa memberi komentar, masukan atau informasi yang berguna buat saya atau pembaca lain yang memilki pemikiran yang mirip dengan saya.

Kalau tidak salah pemilu sejak menggunakan sistem pemilihan langsung partai mengajukan daftar caleg yang nantinya bisa dipilih oleh rakyat untuk menjadi wakilnya di DPRD, DPR, ataupun dari DPD (CMIIW). Nah, berapakah diantara kita yang bisa membedakan si A dari partai apa dan dicalonkan di dapil mana, dan caleg itu untuk DPRD atau DPR atau DPD?? Untuk satu partai saja ada yang mengajukan 5 sampai 10 caleg yang nyaris semuanya tidak kita kenal untuk kursi di masing-masing Dewan. Untuk di Bali saja ada ratusan nama yang menghiasi pepohonan di pinggir jalan, lengkap dengan fotonya masing-masing dan nomor urut mereka di surat suara nanti.

undefined

Namanya juga pesta memang harus banyak hiasannya. Tapi pesta yang ini lebih terlihat “mengotori” keasrian lingkungan daripada menghiasi. Dimana ketika pesta usai, hiasan itu tetap saja menempel disana hingga alam sendiri yang mempralina (melebur)nya sendiri.

undefined

Dulu ketika awal-awal masa reformasi, saya berpikir positif dengan wacana pemilihan langsung karena kita bisa jadi tahu siapa saja orang-orang yang akan mewakili kita nantinya di kursi Dewan, mungkin itu karena mindset saya masih mindset lama, bahwa di Indonesia hanya ada 3 partai. Tapi sekarang ada 12 partai Nasional. Nah, coba kalian berhitung ada berapa orang yang mempromosikan dirinya sebagai caleg dan ada berapa rupiah yang larut dalam Pesta Demokrasi sekarang ini??

 

Untuk caleg yang levelnya DPRD saya yakin untuk “menjamin” nama mereka bisa beredar luas dana ratusan juta wajib mereka sediakan sebagai “sesajen”. Sedangkan untuk yang levelnya DPR mungkin sudah menyentuh angka miliaran. Padahal dilihat dari slogan mereka kampanye rata-rata adalah niat tulus untuk memperbaiki negeri tercinta (asiiik…). merupakan sebuah ironi bila ada orang yang berniat tulus untuk memperbaiki negeri ini tapi masih harus mengeluarkan dana segitu besar. Mereka juga hanya akan mendapat gaji dan take home pay yang tidak menutupi pengeluaran mereka selama kampanye, bagaiman nasibnya yang tidak terpilih nanti??

undefined

Jika dipikir-pikir, di jaman menuju kaliyuga (atau sudah ya??) sekarang ini apa masih ada ya orang tulus seperti itu?? Apalagi berjumlah ratusan orang (untuk wilayah Bali dan sekitarnya). Nah, dasar pemikiran inilah yang menyebabkan saya tidak setuju dengan sistem pemilihan langsung. Bagaimana mungkin orang yang sudah menghabiskan ratusan juta tidak ingin modalnya kembali pada saat dia sudah menjabat nanti? Apa bedanya menjadi caleg dengan bukaan lowongan pekerjaan?? Apalagi PNS aktif tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri. Padahal wakil rakyat nanti pekerjaannya adalah membuat peraturan yang akan dijalankan oleh aparat pemerintahan (PNS). Hal ini sama saja dengan ada lowongan pekerjaan khusus untuk orang-orang yang belum berpengalaman di bidang ini. Kalau kata petugas Pertamina "kita mulai dari nol ya…"

Sebagai pemilih yang “terpaksa” memilih “daftar menu” yang disodorkan, lengkap dengan realita-realita yang dipaparkan tadi, rakyat harus memilih yang "terbaik" diantara yang “buruk”. Kenyataan bahwa mereka -calon anggota legislatif- akan memperkaya diri setelah menjabat adalah “hal yang wajar”. Mengingat modal yang telah digelontorkan tidak sebanding dengan penghasilan yang akan diterima nantinya sehingga tidak mampu menutupi “balik modal”nya. Serta adanya kesempatan untuk mendapatkan “penghasilan tambahan”, kenapa tidak??

Apabila kenyataan yang ada sekarang dibentuk oleh sistem pemilihan langsung, apakah sistemnya yang salah?? Saya berpikir bagaimana jika kita kembali ke sistem terdahulu. Dimana pemilih hanya memilih partai saja, sedangkan untuk caleg ya biar partai yang menunjuk kadernya sesuai jatah kursi mereka dari hasil pemilu nanti.

Bukankah sistem tersebut akan lebih hemat?? Baik itu biaya untuk surat suara maupun ongkos kampanye. Untuk urusan modal para caleg, biarlah mereka berjuang di partainya masing-masing. Setidaknya hal tersebut akan mengurangi keterlibatan rakyat dalam politik uang. Ibaratnya kalau ada 2 gerombolan preman yang bentrok, maka sebaiknya polisi (rakyat) menonton sampai bentrok selesai, nanti tinggal tangkap (coblos) preman yang masih hidup. Daripada ikut serta dalam bentrok dan malah menjadi korban.

Jumlah preman akan berkurang, kerja juga lebih mudah (maaf kalau analoginya preman). Dengan kata lain, para caleg hanya saling berebut pengaruh di lingkungannya sendiri (internal partai), sehingga rakyat tinggal mencoblos partainya saja dengan melihat daftar calegnya. Jadi, walaupun partai A memiliki 10 caleg, namun setelah pemilu partai tersebut hanya mendapat jatah 5 kursi, maka hanya 5 nomor urut caleg teratas yang lolos jadi wakil rakyatnya (Buat yang punya pemikiran lain ya sah-sah saja namanya juga demokrasi).

Kegiatan memperkaya diri memang tidak bisa dihindarkan di Negara manapun, namun rasio setiap Negara yang berbeda-beda tidak terlepas dari tingkat penghasilan aparat pemerintahan dan pejabat negaranya. Sekarang kalau kita perhatikan di Indonesia, bagaimana mungkin hal tersebut bisa dihindarkan jika penghasilan seorang artis televisi -yang hanya mempertontonkan pukul-pukulan menggunakan styrofoam, menepungi artis lain, mencaci dengan kata-kata merendahkan (walaupun berlidung di balik unsur komedi)- masih lebih tinggi dari pejabat negara yang tanggung jawabnya untuk seluruh bangsa Indonesia??

Kalau tingkat penghargaan “halalnya” seperti itu, bisa-bisa ribuan anak Indonesia akan menjadi kemayu dan lebih memilih membawa tepung ke sekolah daripada membawa buku pelajaran. Yah, tapi inilah negeri yang saya cintai, saya hidup di atasnya hanya bisa berpikir, menulis dan menertawai lakon yang terjadi.

Mungkin saja, dari tulisan saya ada yang tergerak untuk ikut bepikir dan mencari solusi, karena seorang penulis yang berpikir sendiri hanya akan menjadi bahan bacaan tapi para pembaca yang berpikir akan timbul menjadi suatu pergerakan. Selamat Mencoblos dan Salam Nusantara!!!!

(Buat yang tersinggung mohon maaf, kan sudah dibilang "Jangan Dibaca")

Editor : Gusti Ngurah Indrakusuma

Artikel Lain dari Penulis

Komentar

kulkulbali.co

Twitter

Facebook